sugeng rawuh
Minggu, 01 Desember 2013
Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara jawa
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang
Mengingat
|
:
:
|
a. bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun;
b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai ekspresi budaya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral danspiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan NegaraTahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No-mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
|
-
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk-an Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-bagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Ke-wenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
|
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selan-jutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
9. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga dan masyarakat.
10. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
11. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
12. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.
13. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan.
Pasal 3
Pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bertujuan untuk :
a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam ke-hidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;
d. mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.
BAB III
UNSUR BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA
Pasal 4
Bahasa Jawa memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
Pasal 5
Sastra Jawa memiliki beraneka ragam jenis, yang unsur-unsurnya mengandung nilai-nilai estetika, etika moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
Pasal 6
Aksara Jawa memiliki bentuk atau simbol, lambang, bunyi, kaidah, tata tulis, yang memiliki nilai-nilai etik, estetik, moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.
BAB IV
FUNGSI BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
Pasal 7
Bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di daerah;
b. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai keindonesiaan;
c. pembentuk kepribadian dan peneguh jatidiri suatu masyarakat di daerah;
d. sarana pemerkaya kosa kata bahasa Indonesia dan wahana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Pasal 8
Sastra Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat me-mahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangun-an watak dan karakter bangsa;
c. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
d. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Pasal 9
Aksara Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan;
b. sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang memiliki nilai-nilai estetika;
c. sarana pembentukan karakter dan peneguhan jatidiri suatu daerah.
BAB V
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN
Pasal 10
Arah kebijakan, pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, adalah :
a. menyelaraskan keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai unsur kebudayaan Jawa untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya dan berkeadaban;
b. menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya.
Pasal 11
Pelindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, sekolah, keluarga dan masyarakat.
Pasal 12
Strategi kebijakan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:
a. menyusun dan menyempurnakan kurikulum bahasa dan sastra Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
b. meningkatkan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa dan sastra Jawa;
c. menyediakan dan mengangkat guru bahasa Jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra Jawa;
d. meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa, sastra, dan aksara Jawa secara profesional melalui sertifikasi;
e. menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
f. meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
g. meningkatkan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
h. menyusun dan menyempurnakan pedoman tata penulisan bahasa Jawa dengan huruf latin dan aksara Jawa;
i. melakukan kegiatan penelitian dan pengajian terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
j. meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan transkripsi, dan transliterasi naskah-naskah sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.
Pasal 13
Strategi kebijakan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan nonformal, keluarga dan masyarakat, meliputi:
a. meningkatkan perhatian, dukungan dan bantuan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
b. meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba-lomba mengenai pemakaian, penggunaan bahasa Jawa, serta penulisan aksara Jawa;
c. memberikan penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang berprestasi;
d. memberikan perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya penerbitan media massa berbahasa Jawa;
e. memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik;
f. memasyarakatkan dan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dalam situasi yang tidak resmi.
BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14
(1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan, pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15
(1) Semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pelindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa.
(2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa berkewajiban mendorong peran serta masyarakat.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16
Pembiayaan untuk kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 18
Peraturan pelaksanaan mengenai Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2012
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
HADI PRABOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
I. UMUM
Unsur utama dari budaya Jawa adalah bahasa Jawa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi. Frekuensi interaksi diungkapkan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, bahasa Jawa digunakan dalam upacara tradisional, ekspresi seni dan budaya dan berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat.
Dalam perkembangannya, bahasa Jawa telah menjadi wahana untuk memberi makna susastra dan budaya Jawa. Keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah berperan dalam mengembangkan budaya Jawa, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan Indonesia. Salah satu aspek penting yang terkandung dalam budaya Jawa adalah fungsi dan peranan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Fungsi dan peran bahasa Jawa tidak hanya terbatas sebagai sarana komunikasi. Bahasa Jawa dapat didayagunakan sebagai wahana untuk menggali kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai unggul. Selain itu bahasa Jawa dapat menjadi sarana ekspresi seni dan budaya. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam bahasa dan sastra Jawa, yaitu nilai-nilai moral, etis, dan estetis yang dapat didayagunakan untuk pem-bangunan watak dan budi pekerti.
Pada waktu ini pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah mengalami penurunan karena pengaruh globalisasi. Dalam situasi demikian, telahmenimbulkan keprihatinan terhadap kondisi bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Apabila bahasa dan sastra Jawa kurang dipahami dan ditinggalkan oleh penuturnya, akan berdampak secara sosial dan kultural, antara lain lunturnya etika, moral, sopan santun,dan budi pekerti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Ke-bangsaan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Di Provinsi Jawa Tengah dijumpai varian-varian atau dialek-dialek sesuai dengan kawasan budaya Surakarta, Banyumasan, Kedu, Bagelen, Pesisir Kulon, Pesisir Wetan, Samin, serta di wilayah perbatasan Kabupaten Cilacap dan Brebes dengan Kabupaten Ciamis dan Cirebon.
Pasal 5
Yang dimaksud beraneka ragam jenis adalah ungkapan-ungkapan yang merupakan kata-kata bijak berisi petuah, pepali atau larangan, sebagai kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai keunggulan.
Pasal 6
Dalam kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa perlu ditetapkan pedoman penulisan Aksara Jawa dengan Wewaton Sriwedari sebagai panduan, serta dilakukan pembelajaran kembali carakan Jawa dimulai dari Aksara Jawa Dentawyanjana, sandangan, pasangan,dan angka yaitu:
Aksara Jawa
Pasangan
-
Angka
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pendayagunaan teknologi informasi juga perlu dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah, pendidikan negeri maupun swasta, paguyuban, paheman, yayasan, ametri budaya, dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus bahasa Jawa.
Huruf g
Kegiatan apresiasi dan kompetisi, antara lain berupa lomba-lomba tentang penggunaan dan pemakaian bahasa dan sastra Jawa, seperti: pidato bahasa Jawa atau sesorah, macapatan, geguritan, mendongeng, drama, membaca dan menulis aksara Jawa, serta penulisan kaligrafi aksara Jawa.
Huruf h
Dalam menyusun dan menyempurnakan pedoman tentang tatanan penulisan aksara Jawa perlu bersumber pada buku Wewaton Sri Wedari.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Kegiatan transkripsi merupakan penyalinan kembali teks naskah-naskah Jawa baik dengan tangan maupun cetak sesuai aslinya, sedangkan transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian aksara Jawa ke huruf Latin.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Dalam kegiatan pembinaan bahasa Jawa diperlukan pemasyarakatan dan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa di jajaran birokrasi pemerintahan, lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat terutama dalam suasana yang tidak resmi.
Pasal 14
Ayat (1)
Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab perlu melibatkan unsur Perguruan Tinggi, SKPD, Balai Bahasa, Dewan Bahasa Jawa, Keraton, pusat-pusat budaya, sanggar sanggar seni dan Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa baik di tingkat Provinsi, maupun di tingkat Kabupaten dan Kota.
Ayat (2)
Dalam pelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu berkoordinasi dengan Balai Bahasa Semarang dan Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 45.
Langganan:
Postingan (Atom)